Oleh : Hairuzaman
(Penulis buku dan praktisi pers)
Tahun 2023 akan selalu diingat sebagai potret kelam bagi profesi jurnalis dunia. Jika sebelumnya kita mengira ancaman terbesar jurnalis adalah kriminalisasi dan pembunuhan terencana di negara sendiri, tahun itu membuktikan bahwa medan perang kembali menjadi tempat paling mematikan bagi pekerja pers.
UNESCO dalam laporan bienialnya mencatat dengan nada prihatin: jumlah jurnalis yang tewas saat bekerja melonjak 38 persen pada periode 2022-2023 dibanding dua tahun sebelumnya. Total 162 nyawa melayang. Artinya, rata-rata satu jurnalis tewas setiap empat hari hanya karena menjalankan tugasnya mencari kebenaran.
Yang membuat 2023 begitu berbeda adalah kembalinya tren lama yang sempat menurun. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2017, mayoritas jurnalis tidak lagi tewas karena meliput korupsi atau kejahatan terorganisir, melainkan tewas di zona konflik. Sebanyak 44 kematian atau 59 persen dari total kasus terjadi di wilayah konflik bersenjata.
Palestina menjadi simbol duka terdalam tahun itu. UNESCO mencatat 24 jurnalis tewas di Palestina pada 2023 saja, jumlah tertinggi di dunia pada tahun tersebut. Mereka tewas saat meliput agresi di Gaza, dengan rompi bertuliskan PRESS yang ternyata tidak mampu melindungi mereka dari bom dan peluru.
Amerika Latin dan Karibia pun tak kalah suram. Kawasan ini mencatat 61 kematian jurnalis selama dua tahun, menjadikannya kawasan paling berbahaya di luar zona perang. Sementara Amerika Utara dan Eropa Barat yang selama ini dianggap paling aman, tetap mencatat 6 kematian. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi jurnalis.
Data dari Committee to Protect Journalists (CPJ) memperparah potret itu. Sejak Oktober 2023 hingga akhir 2024, lebih dari 135 jurnalis tewas di Gaza, Israel, dan Lebanon. Angka yang belum pernah terjadi dalam konflik modern. Jurnalis bukan lagi menjadi korban sampingan, melainkan seolah menjadi target.
Mengapa 2023 begitu kelam? Jawabannya terletak pada dua hal: eskalasi konflik yang meluas dan impunitas yang merajalela. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, dengan tegas meminta negara-negara untuk berbuat lebih banyak agar kejahatan terhadap jurnalis tidak berakhir tanpa hukuman. Karena selama ini, lebih dari 80 persen pembunuhan jurnalis tidak pernah diadili.
Di balik angka statistik itu ada manusia dengan cerita dan keluarga. Mereka adalah pejuang kebenaran yang memilih tetap di lapangan saat orang lain mengungsi. Mereka tahu letusan gunung bisa mengubur mereka, gempa bisa meruntuhkan bangunan tempat mereka berdiri, dan peluru bisa menembus helm mereka. Namun mereka tetap di sana.
Potret kelam 2023 juga harus menjadi cermin bagi kita di Indonesia. Insiden hilangnya 5 jurnalis dan 3 kru kapal saat reportase Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda adalah pengingat bahwa liputan bencana di negeri kita sama berbahayanya. Jurnalis kita tidak hanya berhadapan dengan konflik, tetapi juga dengan alam yang ganas.
Dedikasi mereka luar biasa. Demi satu foto dari dekat, demi satu kesaksian langsung dari pengungsi, demi satu data akurat tentang korban, mereka mempertaruhkan segalanya. Tanpa keberanian itu, publik hanya akan mendapat informasi dari siaran pers resmi yang kering dan jauh dari kenyataan.
Karena itu, 2023 tidak boleh hanya dikenang sebagai angka kematian. Ia harus menjadi momentum evaluasi total tentang keselamatan jurnalis. Organisasi profesi seperti KWRI, PWI, AJI, dan perusahaan media harus mewajibkan pelatihan keselamatan, risk assessment, alat pelindung, dan asuransi yang layak sebelum mengirim jurnalis ke medan berbahaya.
Negara juga tidak boleh abai. Jurnalis di zona konflik adalah warga sipil yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Negara wajib memastikan pelaku kekerasan terhadap jurnalis diadili. Jika tidak, impunitas akan melahirkan kekerasan berikutnya.
Kita berduka untuk 162 jurnalis yang gugur pada 2022-2023. Namun duka tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa kematian mereka tidak sia-sia. Setiap nama yang tercatat di daftar UNESCO dan CPJ adalah alarm bagi kita untuk memperkuat solidaritas dan perlindungan.
Potret kelam 2023 akhirnya mengajarkan satu hal: kebenaran memiliki harga yang sangat mahal. Ketika satu jurnalis tewas, yang hilang bukan hanya satu nyawa, tetapi juga hak publik untuk tahu. Dan ketika hak publik untuk tahu dirampas, maka yang runtuh adalah pilar demokrasi itu sendiri. **
