Jakarta | KABAR EXPISE.com —
Pendidikan berperan sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
Oleh karena itu, PGRI dalam Konferensi Kerja Nasional II, menegaskan Kembali peran strategisnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sebagai organisasi profesi, pihaknya berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Salah satu yang dinilai penting adalah keberadaan guru sebagai aparatur sipil negara yang memiliki kepastian karier dan perlindungan profesi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan nasional.
“PGRI mendorong pemerintah untuk membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai kebijakan utama dalam pemenuhan kebutuhan guru nasional,” ungkapn Unifah.
Ksrena itu, PGRI mendorong penyelesaian permasalahan dalam perekrutan PPPK paruh waktu terutama dalam pemberian gaji dan tunjangan.
“PGRI mengusulkan agar pemerintah secara bertahap menghentikan skema perekrutan guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kembali menjadikan jalur CPNS sebagai mekanisme utama pengangkatan guru,” ungkapnya.
Selain itu, PGRI menyarankan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang lebih akurat, percepatan pemenuhan kekosongan guru di berbagai daerah, pemerataan distribusi guru, serta peningkatan kesejahteraan guru yang adil dan layak.
“Perbaikan tata kelola guru menjadi prasyarat penting agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, diminta untuk memperhatikan tata kelola guru yang efektif dan efisien sehingga berbagai persoalan guru dapat dipecahkan dengan baik. Demi mewujudkan pendidikan bermutu dengan guru profesional, sejahtera, dan terlindungi.
Lebih lanjut dikatakan, PGRI mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkeadilan, transparan, dan tepat sasaran. Program ini diharapkan benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan gizi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi.
“PGRI memandang bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kondisi kesehatan dan gizi anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan perkembangan mereka di sekolah,” jelas Unifah.
Terkait dengan transformasi dunia Pendidikan, pihaknya PGRI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah mengoptimalkan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. Anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi, pemenuhannya harus tepat sasaran dan efektif untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“PGRI menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan anggaran Pendidikan,” tandasnya.
PGRI juga mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan guru non ASN di sekolah negeri dan sekolah swasta sesuai amanah Undang-Undang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru diselesaikan secepatnya sehingga mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Dengan demikian para guru bisa fokus mengajar dan meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup mereka. Kecuali itu, guru juga memiliki kebanggaan atas profesi mereka,” kata Unifah.
Terakhir, PGRI meminta pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan profesinya. Guru tidak khawatir dan takut dipidana saat melaksanakan tugas mengajar dan mendidik murid di sekolah. Maka guru akan senang dan bebas berkreasi dalam proses pembelajaran dan pendidikan. (Hrz/Red)
