Oleh : Hairuzaman.
(Penulis Buku dan Praktisi Pers)
Beras hari ini bukan lagi sekadar makanan pokok. Di tangan ibu-ibu di pasar tradisional, di warung nasi padang, di dapur-dapur rumah kontrakan, beras sudah berubah menjadi beban. Harganya naik, naik, dan terus naik, sampai orang menyebutnya naik “selangit.”
Kita tidak sedang membicarakan kenaikan seribu atau dua ribu rupiah. Di banyak pasar di Banten, di Serang, di Tangerang, di Jakarta, harga beras medium yang dulu Rp 13.000 per kilo kini tembus Rp 17.000 hingga Rp 19.000. Beras premium bahkan sudah di atas Rp 20.000. Bagi yang gajinya UMR, ini adalah pukulan yang telak.
Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melaporkan, kenaikan ini terjadi dari tingkat penggilingan. Artinya, bukan pedagang eceran yang sengaja menaikkan harga. Sumbernya dari hulu. Dari gabah yang sulit, dari penggilingan yang sepi, dari stok yang menipis.
Ada dua biang utama yang membuat harga beras melambung kali ini: cuaca buruk dan rantai pasok yang bermasalah. Dua hal ini datang bersamaan, saling menguatkan, dan akhirnya menghantam meja makan rakyat kecil.
Mari kita bicara dulu soal cuaca. Setahun terakhir, petani kita dihantam cuaca yang tidak bisa diprediksi. Kemarau yang terlalu panjang, lalu hujan yang datang tiba-tiba dan terlalu deras. Musim tanam menjadi kacau. Kalender yang diwariskan turun-temurun tidak lagi bisa dipegang.
Di banyak daerah sentra beras seperti Karawang, Indramayu, Cianjur, Demak, dan Sragen, petani gagal panen. Ada yang padinya kekeringan karena irigasi kering. Ada yang padinya terendam banjir seminggu sebelum panen. Ada yang padinya diserang hama wereng karena cuaca lembab yang berkepanjangan.
Ketika panen gagal, gabah menjadi langka. Hukum ekonomi berlaku begitu sederhana dan begitu kejam: barang langka, harga naik. Penggilingan berebut gabah. Tengkulak berebut gabah. Akhirnya petani yang sebenarnya korban, justru ikut terjepit karena gabah yang ia hasilkan sedikit, tapi biaya produksinya naik.
Pupuk mahal. Benih mahal. Upah buruh tani naik. Solar untuk traktor naik. Semua naik, tapi hasil panen turun. Inilah yang membuat banyak petani hari ini bertanya: masih untungkah bertani?
Lalu masalah kedua muncul: rantai pasok. Beras kita ini perjalanannya panjang sekali. Dari sawah ke tengkulak, dari tengkulak ke penggilingan, dari penggilingan ke gudang Bulog, dari gudang ke distributor besar, dari distributor ke grosir, dari grosir ke pengecer, baru sampai ke konsumen.
Setiap rantai itu ada ongkosnya. Ongkos angkut, ongkos bongkar muat, ongkos karung, ongkos simpan, ongkos susut. Ketika jalan rusak karena banjir, ketika solar naik, ketika truk antre berjam-jam karena jalan terputus, semua ongkos itu dibebankan ke harga beras.
Di beberapa titik, rantai pasok ini bahkan terputus. Gabah menumpuk di desa karena tidak ada truk yang mau mengangkut. Beras menumpuk di gudang penggilingan karena jalan ke kota terendam. Di sisi lain, di kota, rak-rak pasar kosong. Inilah paradoks yang menyakitkan: di desa ada beras, di kota tidak ada beras.
Kita juga tidak bisa menutup mata dari permainan spekulan. Saat isu cuaca buruk merebak, ada pihak-pihak yang menimbun gabah dan beras. Mereka menunggu harga naik lebih tinggi lagi. Mereka membeli saat harga masih rendah, menyimpan di gudang, lalu menjual saat rakyat sudah panik.
Praktik penimbunan ini adalah kejahatan yang paling sunyi. Tidak ada darah, tidak ada senjata, tapi dampaknya sama: rakyat kelaparan. Pemerintah harus tegas menindak penimbun, bukan sekadar mengimbau.
Bulog sebagai penyangga seharusnya menjadi penyelamat. Operasi pasar, beras SPHP, cadangan pangan pemerintah, semua itu harusnya sudah bergerak sejak awal. Tapi faktanya, di lapangan, beras SPHP seringkali langka, antreannya panjang, dan jumlahnya tidak cukup.
Ibu-ibu di Pasar Rau Serang bercerita, mereka harus datang subuh untuk dapat beras SPHP. Kalau datang jam 8 pagi, sudah habis. Padahal yang antre ratusan orang. Ini menunjukkan, kebutuhan jauh lebih besar daripada pasokan yang disiapkan.
Dampak kenaikan harga beras ini tidak main-main. Bagi keluarga miskin, beras adalah 30 hingga 40 persen dari total pengeluaran. Jika harga beras naik 30 persen, artinya uang untuk lauk, untuk sayur, untuk susu anak, untuk ongkos sekolah, harus dikorbankan.
Di warung-warung kecil, pedagang nasi uduk, nasi kuning, nasi pecel, terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi. Kalau harga naik, pelanggan kabur. Kalau porsi dikurangi, pelanggan protes. Pedagang kecil ini berada di posisi yang paling terjepit.
Kita juga melihat dampaknya pada gizi anak. Ketika beras mahal, orang tua mengurangi lauk protein. Telur dikurangi, ikan dikurangi, daging dihilangkan. Anak-anak hanya makan nasi dengan kecap dan kerupuk. Ini adalah awal dari stunting yang baru.
Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan cuaca. Cuaca memang dari Tuhan, tapi rantai pasok adalah urusan manusia, urusan kebijakan. Kalau rantai pasok kita rapuh, itu karena kita tidak pernah serius membenahinya selama puluhan tahun.
Kita terlalu lama bergantung pada beras dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Ketika satu daerah gagal panen, daerah lain tidak bisa langsung menutup. Ketika impor terlambat, harga langsung melonjak. Ketahanan pangan kita masih sangat rapuh.
Padahal Banten sendiri punya lahan sawah yang luas. Di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, masih banyak sawah yang produktif. Tapi setiap tahun, sawah itu menyusut karena diubah jadi perumahan, jadi pabrik, jadi jalan tol. Kita memakan sawah kita sendiri.
Kita juga kurang menghargai petani. Petani kita rata-rata sudah berusia di atas 50 tahun. Anak-anak muda tidak mau jadi petani karena dianggap miskin dan tidak keren. Kalau regenerasi petani putus, siapa yang akan menanam padi 10 tahun lagi?
Karena itu, solusi untuk harga beras ini tidak bisa hanya operasi pasar sesaat. Harus ada solusi jangka panjang. Pertama, perbaiki irigasi. Bendungan, saluran air, embung, harus dibangun dan dirawat. Jangan sampai petani kekeringan padahal sungai di dekatnya penuh.
Kedua, pangkas rantai pasok. Potong jalur yang terlalu panjang. Dorong penggilingan kecil di desa untuk langsung menjual ke koperasi, ke BUMDes, ke pasar lokal. Semakin pendek rantainya, semakin murah harganya.
Ketiga, lindungi lahan sawah. Stop alih fungsi lahan sawah produktif. Berikan insentif kepada petani yang mempertahankan sawahnya, bukan justru mempersulit mereka dengan pajak dan pungutan.
Keempat, modernisasi pertanian. Gunakan teknologi peramalan cuaca yang akurat, benih yang tahan banjir dan tahan kering, serta asuransi gagal panen yang benar-benar bisa diklaim petani dengan mudah, bukan sekadar di atas kertas.
Kelima, perkuat Bulog dan cadangan pangan daerah. Setiap kabupaten harus punya lumbung pangan sendiri. Jangan sampai saat krisis datang, kita baru kelabakan mencari beras ke daerah lain.
Dan yang paling penting, keenam, berantas mafia beras. Usut tuntas siapa yang menimbun, siapa yang mempermainkan harga, siapa yang mengoplos beras. Tanpa penegakan hukum yang tegas, harga beras akan selalu dipermainkan.
Beras adalah soal perut rakyat. Soal perut tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa diganti dengan janji. Jika negara gagal menyediakan beras dengan harga terjangkau, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Hari ini harga beras naik “selangit.” Jangan sampai besok, rakyat kita harus memilih antara membeli beras atau membeli obat untuk anaknya. Cuaca boleh buruk, rantai pasok boleh bermasalah, tapi negara tidak boleh ikut buruk dalam melayani rakyatnya. Karena dari sebutir beras, kita bisa melihat wajah keadilan sebuah bangsa.
