Jakarta | KABAR EXPOSE.com —
Perkembangan dalam negeri Republik Rakyat China (RRC) dan perilaku negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara dinilai akan membawa dampak bagi negara-negara yang tergabung dalam Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) termasuk Indonesia.
Ekonomi China yang belum pulih dari kemerosotan akibat pandemi Covid-19 masih diwarnai dengan berbagai isu antara lain krisis properti, pengangguran, penuaan populasi, deflasi, serta persaingan yang kurang sehat antara produsen-produsen dalam negeri negara itu yang oleh Presiden Xi Jinping disebut involusi.
Kondisi di atas ditambah meningkatnya tekanan dari luar negara itu menyebabkan barang-barang dari China dialihkan ke pasar Asia Tenggara, sehingga mengakibatkan banjir barang asal China di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
Khusus bagi Indonesia, hal ini dianggap sebagai salah satu tantangan bagi hubungan Indonesia-China di tahun 2025. Tantangan-tantangan lain adalah situasi keamanan di Laut China Selatan yang masih diwarnai dengan ketegangan akibat tindakan agresif China di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, serta meningkatnya gelar militer China di wilayah maritim yang berdekatan dengan Asia Tenggara.
Indonesia juga dinilai perlu mewaspadai potensi China memperluas 10 garis putus-putusnya ke arah wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna. Garis putus-putus yang bertambah jumlahnya menjadi 10 dari sebelumnya 9 itu secara sepihak diakui China sebagai penanda bagi wilayahnya.
Gambaran di atas merupakan sebagian dari pembahasan yang mengemuka dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) berjudul “Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia,” Jakarta, 29 Desember 2025.
Diskusi akhir tahun yang dipandu alumni Jurusan Sinologi Universitas Indonesia (UI) Muhammad Farid itu menghadirkan Guru Besar Sinologi UI Prof Tuty Nur Mutia, Ahli Hubungan Internasional Universitas Presiden Teuku Rezasyah, dan Victor Harjono, alumni jurusan Sinologi UI yang kini menjadi diplomat madya pada Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri, serta Ketua FSI Johanes Herlijanto.
Johanes menyampaikan berbagai pokok pikiran yang dibahas dalam penelitian akhir tahun yang dilaksanakan oleh para peneliti FSI. Pemerintah RRC sebenarnya telah membuat berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan ekonomi seperti digambarkan di atas.
Pembunuh Prostat Ditemukan! Para Pria Harus Membacanya Sekarang!
Pembunuh Prostat Ditemukan! Para Pria Harus Membacanya Sekarang!
“Presiden Xi mencanangkan apa yang disebut sebagai kekuatan produksi berkualitas baru (xinzhi shengchanli) sebagai upaya China menciptakan peluang ekonomi baru melalui sektor-sektor teknologi terkini,” kata akademisi yang juga alumni jurusan Sinologi UI itu.
Menurut antropolog yang berafiliasi dengan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, industri teknologi yang padat modal masih kurang menciptakan lapangan pekerjaan.
Padahal, pengangguran di China masih menjadi isu yang mengemuka di tahun 2025. Selain isu ekonomi, China juga dinilai masih menghadapi persoalan dalam tataran politik dan pemerintahannya.
“Ini antara lain terlihat dari pemecatan sejumlah pejabat tinggi di China, entah akibat kasus korupsi seperti yang diberitakan atau akibat sikap kritis mereka terhadap pimpinan seperti ditengarai oleh media Barat,” tuturnya.
Dia menekankan dampak ekonomilah yang dalam waktu dekat perlu diwaspadai oleh negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia. Banjir barang murah dari China adalah salah satu dampak yang sudah berlangsung di tahun ini.
Sedangkan masuknya investor China untuk berproduksi di Indonesia sebagai upaya menghindari tarif dari Amerika Serikat (AS), meski terlihat positif karena berpotensi menyerap tenaga kerja, perlu juga diantisipasi potensi dampaknya bagi Indonesia.
Selain permasalahan terkait ekonomi, hubungan Indonesia dengan China tampaknya masih menyisakan persoalan terkait kedaulatan. Teuku Rezasyah, misalnya, menyinggung kekhawatiran China memperluas lagi 9 garis putus-putus yang secara sepihak menandai wilayahnya.
“Garis ini sebelumnya telah ditambah menjadi 10, beberapa pihak mengkhawatirkan di masa mendatang China menambah menjadi 11 dan itu mencakup wilayah Indonesia di Natuna. Meski itu belum terjadi, ada baiknya kita waspada,” kata Teuku.
Ahli hubungan internasional ini juga menyampaikan bahwa China telah berkembang menjadi kekuatan hegemoni di Asia Pasifik. Memang China menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri, namun Presiden Xi sudah menyiapkan diri menghadapi segala skenario hantaman terhadap China dari dalam dan luar negeri.
Dia juga menekankan hubungan negara-negara Asia Tenggara dengan China lebih kuat bahkan daripada hubungan dengan AS. Namun, dia mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dengan China bukan hanya berada pada aspek kerja sama semata, tetapi juga terdapat potensi konflik, karena hubungan dua pihak berada pada tataran kerja sama sekaligus kompetisi.
Hubungan yang diwarnai ketegangan ini sudah terlihat misalnya dengan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan baik dengan Filipina maupun Malaysia.
“Dengan Malaysia terjadi ketegangan antara nelayan kedua negara, namun nelayan China biasanya akan dipantau oleh kapal-kapal penjaga pantai mereka, yang dari jarak tertentu juga dibayangi oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China,” tuturnya.
Menurut Teuku, Indonesia harus pintar-pintar mengelola keseimbangan antara ketegangan atau konflik dengan kerja sama di atas. Sebagai implikasinya, Indonesia tidak bisa menjadikan China sebagai sumber utama.
Ada faktor-faktor lain yang perlu dijadikan bahan pertimbangan seperti AS dan negara-negara besar lainnya. Untuk itu Indonesia harus mempertahankan kebijakan politik bebas dan aktif serta bergerak di tengah-tengah.
Pentingnya Indonesia untuk berada di tengah diamini oleh diplomat madya Kemlu Victor Harjono. Dia menekankan bahwa menghadapi situasi geopolitik yang berkembang, Indonesia harus tetap mengedepankan postur bebas aktif.
Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu mengedepankan hukum laut, tepatnya UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982. Indonesia juga dinilai perlu memberi perhatian khusus pada isu lingkungan hidup dan sosial sebagai bagian dari diplomasi ekonomi jangka panjang. “Dan yang terpenting, Indonesia harus fokus pada upaya membangun jembatan (building bridge),” ucap Victor.
Prof Tuty Nur Mutia secara khusus menyoroti hubungan antara Indonesia dan China sejak awal berdirinya kedua negara hingga hari ini. Menurut dia, hubungan RI dan RRC merupakan relasi bilateral yang paling kompleks.
“Setelah terjadi solidaritas dengan semangat non-blok yang diwarnai kedekatan ideologis ala Soekarno pada tahun 1950-an, kedekatan kedua negara memasuki fase ketegangan antara tahun 1965 hingga 1990, yang antara lain diwarnai dengan pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967, dan runtuhnya kepercayaan Indonesia terhadap RRC yang diperparah oleh sensitivitas simbolik dan persepsi ancaman politik,” ujarnya.
Menurut Tuty, dalam memori historis Indonesia masa itu, China dipersepsikan sebagai ancaman. Fase pada tahun 1990-an, hubungan kedua negara bergeser. “Terjadi normalisasi hubungan berbasis kalkulasi ekonomi dan geopolitik, serta intensifikasi kerja sama ekonomi, namun tetap dilandasi dengan kehati-hatian,” ujar Tuty.
Barulah pada tahun 2000-an, hubungan kedua negara memasuki fase kemitraan strategis komprehensif. Namun, Tuty mengingatkan bahwa tantangan geopolitik dan isu kedaulatan, khususnya di ZEE Indonesia dekat perairan Natuna, tetap membayangi kedekatan kedua negara.
Memasuki era kepemimpinan Presiden Prabowo, Tuty berpandangan bahwa hubungan dengan RRC tetap dianggap sebagai prioritas oleh pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia menerapkan apa yang oleh para ahli hubungan internasional disebut sebagai hedging strategis.
Tuty berpandangan bahwa strategi Indonesia di atas merupakan strategi yang tepat untuk dilakukan. Indonesia boleh saja bersikap pragmatis dalam hubungan dengan China antara lain dengan menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan sejauh tetap terukur dan tegas dengan penekanan secara khusus pada isu kedaulatan. “Sikap pragmatis dapat dipertahankan selama tetap terukur dan tegas, khususnya dalam hal kedaulatan,” ujarnya. (Hrz/Red).
