Kabarexpose.com, Lebak -Badan Koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat (BK-LSM) Kabupaten Lebak menyebut sejumlah Desa yang sudah masuk dalam daftar penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I, masih enggan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa, padahal anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah pusat ini, manfaatnya harus segera dirasakan oleh Masyarakat.
“Aneh tapi nyata, dari data yang kita peroleh, ada sejumlah Desa di Kabupaten Lebak, yang sudah menerima penyaluran DD Tahap I, per-Februari 2023, dan untuk anggaran fisik sebesar 40% sudah masuk ke Kas Desa, tetapi faktanya masih banyak yang belum direalisasikan, apakah Pemdes sudah tak butuh anggaran untuk membangun, jika memang sudah tidak perlu, seharusnya ditolak atau segera dikembalikan ke Kas Negara” kata Mamik Selamet, Koordinator BK-LSM Lebak, Jum’at, 31 Maret 2023.
Menurut Mamik, berdasarkan data yang diperolehnya, untuk penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I di Kabupaten Lebak, seharusnya perlu diawasi oleh semua pihak, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai waktu yang sudah direncanakan.
“Salah satu keberhasilan Desa dalam mengelola program dan kegiatan, diantaranya perencanaan yang matang dan ketepatan waktu dalam pelaksanaannya, sebab ini menjadi tolok ukur keberhasilan Desa dalam mengelola program kegiatan dan anggaran, jadi perlu dimaksimalkan, jangan terkesan malah petak umpet soal anggaran, ketika ditanya soal kegiatan, belum realisasi, padahal dana sudah nongkrong di Kas Desa” terangnya.
Masih kata Mamik, majunya pembangunan di Kabupaten Lebak ini, salah satu indikatornya juga ditentukan oleh kemajuan Desa dalam mengelola program, baik pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Desa, pemberdayaan Masyarakat, serta penguatan ekonomi Masyarakat melalui program Desa yang tersedia.
“Majunya Desa dalam mengelola program dan kegiatan, jelas berpengaruh terhadap peningkatan kwalitas hidup Masyarakatnya, hal ini juga akan mendorong kemajuan ditingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi, sebab ujung tombak pembangunan dipengaruhi oleh keberhasilan Desa dalam pengelolaan program dan kegiatannya” pungkasnya. (Cep/Apih)
