Oleh : Hairuzaman
(Penulis ialah Pengurus MUI Provinsi Banten)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada 7 Rajab 1395 Hijriah, dan.bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI didirikan sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia ยน.
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Pertemuan ini dihadiri oleh 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki beberapa peran penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan dan kemasyarakatan. Berikut ini beberapa fungsi MUI :
1. Pengembangan dan Pengawasan Agama: MUI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan agama Islam di Indonesia. MUI juga memberikan fatwa dan saran tentang masalah-masalah keagamaan.
2. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan: MUI berperan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta membantu menyelesaikan konflik sosial.
3. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Islam. MUI berperan dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan Islam di Indonesia. MUI membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama, mempromosikan kebudayaan Islam, serta membantu melestarikan warisan budaya Islam.
Sementara itu, tiga peran MUI antara lain :
1. Khadimul Ummah (Pelayan Umat): MUI berperan sebagai pelayan umat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
2. Shadiqul Hukumah (Pembantu Pemerintah): MUI berperan sebagai pembantu pemerintah, memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umat.
3. Himayatul Ummah adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna “perlindungan dan pemeliharaan umat”.
Dalam konteks ini, Himayatul Ummah merujuk pada upaya untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan keselamatan umat, terutama dalam hal agama, sosial, dan kemasyarakatan.
Dalam konteks MUI, Himayatul Ummah merupakan salah satu peran MUI dalam menjalankan fungsi sebagai pemelihara dan pelindung umat, dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan dalam hal:
– Agama: melindungi aqidah dan syariah Islam
– Sosial: memelihara keselamatan dan kesejahteraan sosial umat
– Kemasyarakatan: memelihara keharmonisan dan kesatuan umat
Dengan demikian, Himayatul Ummah merupakan peran MUI yang sangat penting dalam menjaga kepentingan dan keselamatan umat.
Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai shadiqul hukumah (penasehat pemerintah), saran MUI tidaklah mutlak harus dilaksanakan.
MUI sebagai lembaga keagamaan yang independen memiliki peran untuk memberikan saran, nasihat, dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah.
Pemerintah dapat mempertimbangkan saran MUI dalam pengambilan keputusan, tetapi tidaklah terikat untuk melaksanakannya secara mutlak. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kepentingan nasional, kebijakan publik, dan hak-hak warga negara.
Dalam konteks ini, MUI lebih berperan sebagai penasehat dan pembantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah.
Berikut beberapa contoh konkrit tentang peran MUI sebagai shadiqul hukumah dan bagaimana saran MUI tidaklah mutlak harus dilaksanakan:
1: Fatwa MUI tentang Vaksin COVID-19
Pada tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac (Tiongkok) dan AstraZeneca (Inggris) adalah halal. Namun, pemerintah Indonesia tetap melakukan uji klinis dan evaluasi keamanan vaksin sebelum memutuskan untuk menggunakannya.
2: Saran MUI tentang Perda Syariah
Pada tahun 2015, MUI Aceh mengeluarkan saran agar Pemerintah Aceh mengeluarkan Perda Syariah yang lebih ketat. Namun, Pemerintah Aceh tidak secara mutlak melaksanakan saran MUI tersebut. Pemerintah Aceh melakukan evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan.
3: Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama
Pada tahun 2019, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, pemerintah Indonesia tidak secara langsung melaksanakan fatwa tersebut dalam undang-undang perkawinan. Pemerintah Indonesia tetap mempertimbangkan hak-hak warga negara dan kepentingan nasional dalam mengatur perkawinan beda agama.
Dalam ketiga contoh di atas, MUI memberikan saran dan fatwa, namun pemerintah tidak secara mutlak melaksanakan saran tersebut. Pemerintah melakukan evaluasi, konsultasi, dan pertimbangan berbagai faktor sebelum mengambil suatu keputusan.
