(Penulis Buku dan Praktisi Pers)
Penolakan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, semakin deras mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kalangan Ulama, Tokoh Masyarakat, NGO, Ormas, Mahasiswa, Advokat, Politisi hingga kalangan strata masyarakat bawah. Semua sepakat untuk menolak kehadiran PSN PIK 2 milik konglomerat sembilan naga, Aguan.
PSN PIK 2 bukan hanya menggusur lahan produktif milik masyarakat, namun juga meratakan pemukiman penduduk tanpa memperhitungkan dampak buruk yang ditimbulkan. Ganti rugi lahan yang tak sepadan dan adanya intimidasi serta sikap represif dari aparat penegak hukum, semakin memperburuk rencana mega proyek yang didanai oleh pihak swasta tersebut.
Belum lagi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pihak pengenbang terkait jumlah lahan yang dibebaskan. Dimana diketahui pihak pengembang hanya mengantongi izin lahan seluas 1.700 hektare. Akan tetapi, ternyata fakta yang terjadi justru luas lahan yang dibebaskan melebihi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tak ayal, akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Disisi lain, tak sedikit pula pihak yang memanfaatkan dan sekaligus menangguk keuntungan dari pembebasan lahan dalam jumlah yang begitu besar. Celakanya, akibat pembangunan PSN PIK 2, selain dapat merusak struktur dan tatanan sosial masyarakat, juga terjadi kerusakan lingkungan yang begitu parah. Belum lagi adanya kerusakan ekosistem laut dan hilangnya mata pencaharian petani dan nelayan.
Semakin mencuatnya penolakan kasus PSN PIK 2 oleh berbagai elemen masyarakat, ternyata ada pula penumpang gelap yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Termasuk kalangan politisi yang tiba-tiba muncul menjadi pahlawan kesiangan atas nama wakil rakyat dengan janji-janji seolah membela masyarakat kecil yang terkena dampak pembangunan PSN PIK 2.
Namun, ditengarai ada pula penumpang gelap lainnya yang memanfaatkan situasi demi kepentingan kelompoknya. Bahkan, saat ini mereka tampak paling getol mengkritik pemerintah maupun konglomerat Aguan, sebagai sosok pengusaha sembilan naga dibalik pembangunan PSN PIK 2.
Sejauh ini kendati aksi massa menolak keras kehadiran pembangunan PSN PIK 2, namun pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, belum memberikan respons apapun terkait keinginan masyarakat Banten untuk membekukan izin PSN PIK 2 tersebut. Padahal, kaaus PSN PIK 2 saat ini telah menggelinding ke meja hijau sebagai upaya untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat dan supremasi hukum. **
