Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Keluarga Mahasiswa Demokrasi (KMD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran. Aksi ini juga menyoroti dugaan praktek monopoli dan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Bapenda. Senin, (9/12/2024).
Dalam orasinya, perwakilan KMD menuding adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh Sekretaris Bapenda melalui mekanisme penunjukan langsung, serta pungutan liar yang mencapai 20% dari nilai kontrak. Mereka menilai, tindakan tersebut melanggar aturan dan membebani pelaku usaha.
“Kami menuntut pengusutan tuntas atas dugaan monopoli dan pungutan liar ini. Perilaku seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat,” ujar salah satu orator.
KMD juga mengungkap dugaan keterlibatan Kepala Badan Bapenda dalam praktik pungli yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat se-Provinsi Banten. Aksi ini menuntut pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.
“Kami menduga Kepala Badan Bapenda terlibat dalam pungli ini. Ini mencoreng citra pemerintahan yang seharusnya melayani, bukan membebani masyarakat,” tambah orator lainnya.
Aksi mahasiswa ini menarik perhatian publik dan diharapkan dapat mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas. KMD menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan merencanakan aksi lanjutan yang lebih besar. Masyarakat kini menunggu hasil investigasi lebih lanjut untuk memberikan kejelasan dan keadilan.
