Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten,
Ormas MAPAN Provinsi Banten, LSM RP-NKRI Kabupaten Serang, DPK KARABEN RI Kota Serang, ALMAK Perwakilan Banten, ASEBAT Kota Serang, DPP LSM SIDAK Provinsi Banten, serta media cetak dan online yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten (KOLEBAT) Provinsi Banten, sejatinya akan menggelar aksi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jajarta.
Hal itu apabila nanti aksi di Gedung Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten tidak ada respons atau tindakan terhadap ketiga OPD Banten yaitu,, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas PUPR Provinsi Banten.
Pasalnya, ke tiga OPD tersebut diduga kuat ditengarai banyak melakukan penyimpangan pada kegiatan pekerjaan konstruksi belanja pengadaan barang dan jasa, Diduga telah menerima uang suap dari para penyedia jasa/kontraktor pasca pemilihan paket lelang maupun melalui E-Katalog.
Korlap Aksi Kolebat yang juga Ketua Ormas Mapan Banten, TB. Mulyadi,
mengatakan, rakyat Banten selama ini sudah dirugikan oleh tiga OPD Banten dalam mengelola Keuangan Negara yaitu APBD Provinsi Banten.
Seharusnya, katanya lagi, ketiga OPD Banten tersebut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten serta Dinas PUPR Provinsi Banten,, menengok ke belakang yang sudah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dimana pejabat ASN Pemprov Banten dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sudah disidangkan dengan hukuman pidana 2,5 tahun. Akan tetapi, anehnya pimpinannya tidak tersentuh hukum.
“Padahal pimpinan DKP Banten yang menyetujui dan menandatangani semua proses administrasi awal pekerjaan Pembangunan Breakwater PP Cituis dengan kerugian Rp.3,9 miliar pada tahun 2023. Sekarang Kejaksaan Tinggi Banten masih mendalami kasus tindak pidana korupsi tersebut,” bebernya.
Lanjut Mulyadi, pada Minggu depan kami akan lakukan aksi susulan dan
Alhamdulillah dari berbagai tokoh masyarakat, ulama dan Ormas siap mendukung aksi yang akan datang
Untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Banten lebih baik. Ganyang para oknum koruptor yang bersarang di OPD Banten,
Harus enyah dari bumi jawara Banten yang merugikan Rakyat Banten.
Koordinator Koalisi.Lembaga Banten Bersatu (KOLEBAT) Banten, Aminudin, menyatakan, Provinsi Banten dan Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK) Perwakilan Banten pihaknya akan terus menyuarakan aksi unjuk rasa kepada OPD Banten yang di duga selama ini terus saja menggerogoti sendiri kehidupan rakyat Banten,
“Semakin dibiarkan, maka kuan terus melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi yang menggerus hasil pajak rakyat Banten. Kami sudah banyak pengaduan dari para penyedia jasa/kontraktor. Dimana pada kegiatan paket pekerjaan harus mengeluarkan nominal uang untuk kelancaran menjadi pemenang pekerjaan belanja pengadaan barang dan jasa.
Menurut Aminudin, rencana aksi nanti di Gedung Gubernur Banten dan DPRD Banten. Tuntutan kami segera evaluasi kinerja ketiga OPD Banten yang bermasalah. Ketidak tegasan yang di duga ada pembiaran terhadap penyedia jasa pada pelaksanaannya tidak sesuai spe. Selain itu, adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa dibiarkan begitu saja tidak ada penyetopan maupun tindakan tegas.
Ia menjelaskan, adanya rotasi/mutasi
diusulkan BKD Provinsi Banten ke PJ. Gubernur Banten sama sekali ke tiga OPD tersebut tidak tersentuh padahal tahun 2023 bermasalah pada kegiatan pekerjaan tersandung tindak pidana korupsi dan banyak penyimpangan di pengadaan barang jasanya pada pengerjaan yang sudah di laksanakan tahun 2022,2023 dan tahun 2024 masih bermasalah.
Sebagaimana aksi yang akan dilaksanakan Minggu depan yang di dukung oleh berbagai elemen masyarakat Banten dengan estimasi 500 massa ke Kantor Pj. Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten. Dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja ke iga OPD Banten
