Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Koalisi Peduli Banten (KPB) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. pada Jum’at (15/11/2024). Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keprihatinan masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan alat cetak sablon dan penghancur kertas Tahun Anggaran 2023/2024.
Dalam wawancara dengan Yuyi Rohmatunisa wartawan. Rio Presidium KPB, menegaskan bahwa mereka tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kami datang untuk mengkritik agar ada perubahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kami berharap kejelasan terkait pengadaan alat sablon dan penghancur kertas yang diduga syarat masalah,” ujarnya.
Koalisi ini menduga adanya permainan dalam proses pengadaan dan distribusi alat tersebut, termasuk potensi adanya penerima fiktif yang tidak tercatat dalam perencanaan. “Kami meminta Kepala Dispora Provinsi Banten untuk memberikan penjelasan terkait pengadaan alat sablon dan penghancur kertas yang sampai saat ini belum diterima oleh penerima. Bahkan, pihak dinas mengakui ada penerima yang diduga tidak ada,” tambahnya.
KPB juga menuntut agar Kejati Banten segera menyelidiki dugaan adanya kongkalikong antara pihak Dispora dan pengusaha yang menyebabkan harga alat tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pasar. “Kami menduga ada praktik mark-up harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar. Kami meminta agar Kejati Banten mengusut tuntas masalah ini,” ujarnya.
Selain itu, KPB mendesak agar Pj. Gubernur Banten menonaktifkan Kepala Dispora Provinsi Banten yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan, serta PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan) yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan pengadaan tersebut.
“Kami menuntut pertanggungjawaban dari Kepala Dispora Banten atas pengadaan alat sablon yang menelan anggaran cukup besar, yakni sekitar 200 unit. Proyek ini seharusnya tepat sasaran dan tepat waktu, bukan malah menimbulkan keraguan di masyarakat,” tegasnya.
Koalisi Peduli Banten berharap agar aparat penegak hukum dan pihak terkait segera melakukan evaluasi dan penyelidikan mendalam untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat. “Kami tidak ingin ada oknum – oknum yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi di balik proyek ini. Semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutupnya.
Aksi ini menunjukkan komitmen KPB untuk terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Provinsi Banten.
