Kabarexpose.com – Banten. Sejumlah awak media merasa kesal karena di pandang sebelah mata, oleh sosok Kepala Dinas, Perikanan Kelautan (DKP) Provinsi Banten, yang seharusnya menjadi fasilitas berbagi kabar terhadap media, untuk selanjutnya di publikasikan, agar masyarakat tahu sejauh mana perkembangan proyek pembangunan penahan ombak, di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang- Banten ini, apakah sesuai atau melenceng dari spek.
Kadis Dinas Kelautan Perikanan (DKP) ini, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan sosial kontrol, terbukti pada saat kami telpon, tidak pernah di angkat, apa lagi WhatsAp, jangan harap deh mendapat jawaban, hal ini kami sendiri yang mengalaminya, sebagai jurnalis, yang awalnya hendak mengkonfirmasi terkait pembangunan Break water yang anggarannya mencapai puluhan miliar. Kamis/10/08/2023.
Berawal dari sumber, yang menyampaikan bahwa, pembangunan Break Water banyak kejanggalan, maka awak media penasaran, dan bermaksud mengkonfirmasi dinas terkait.
Bertujuan keterangannya dapat menjadi penyeimbang pemberitaan di media kami, hingga sejumlah media gerudug kantor DKP Provinsi Banten, namun sayangnya kami tidak diketemukan dengan pihak yang berkapasitas untuk memberikan keterangan kepada awak media, malah petugas resepsionis menyampaikan, kalau Bu Kadis, Sekdis, dan Kabid sedang keluar ada acara olahraga, alhasil sejumlah awak media hanya mengisi buku tamu saja sebelum berpamitan. Jum’at/11/08/2023.
Hal ini menjadi sangat menarik, karena sejumlah informasi temuan kami dapatkan. Adalah Kamaludin seorang aktivis senior Banten, pihaknya sampaikan bahwa ini pada proyek Breakwater tahun anggaran 2022 yang lalu, Pagu anggarannya adalahRp.14.638.211.000,-, namun hanya sekitar 65% yang dapat diselesaikan oleh pihak ketiganya.
“Nih saya sampaikan bahwa, berdasarkan laporan realisasi anggaran berdasar transaksi tahun anggaran 2022 di DKP Banten, untuk belanja modal bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, tertera angka Rp. 7.402.161.000,-.”,terang Kamaludin seraya menjelaskan bahwa dari Pagu Anggaran sebesar Rp.14.638.211.000,- ini, hanya Rp. 7.402.161.000,- saja.
Pada saat awak media pertanyakan terkait data dari mana, pihaknya menjawab, Tentunya apa yang saya sampaikan, saya punya data fakta, yang bisa saya pertanggung jawabkan, hal ini di sampaikan Kamaludin, sang aktivis yang juga menjabat sebagai Sekjen SOLMET, saat awak media bertamu ke Basecamp SOLMET serang- Banten, Kamis/10/08/2023.
Terkait penjelasan tekhnis Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Banten terhadap program kegiatan pembangunan Penahan Gelombang (Breakwater) Cikeusik Pandeglang yang berdasarkan pagu APBD lebih dari 14 Milyar di tahun Anggaran 2022, dinilai terkesan malah tidak memahami tekhnis, demikian diutarakan Sekjend DPN Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Kamaludin.
Untuk itu, Kamaludin juga mempertanyakan cara dan pola dari hasil audit dari BPKP, terkait pemeriksaan pada pekerjaan Breakwater tersebut, dan berdasarkan analisa, kajian serta observasi di lapangan, maka dalam waktu dekat ini, tepatnya jelang momentrum hari Kemerdekaan, akan dilaksanakan Diskusi Hukum, dengan tagline Diskusi Merdeka dan Merdeka Berdiskusi dengan Materi dan Objek Diskusi adalah membedah pelaksanaan kegiatan breakwater yang dilaksanakan DKP banten tahun 2022, dari sudut pandang tekhnis dan hukum, tentunya akan diundang beberapa organisasi dan praktisi penggiat anti korupsi serta Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Propinsi Banten. “Termasuk akan kami diskusikan juga Realisasi Anggaran Berdasar Transaksi Tahun Anggaran 2022 di DKP Banten, sebesar Rp. 69.220.433.724.000,-,”ujar Kamaludin.
“Tentunya apa yang saya sampaikan, saya siap mempertanggungjawabkan dan saya punya data faktanya kang,” tandasnya seraya pihaknya juga sedang mengkaji dan menganalisa juga kegiatan DKP Banten lainnya yang diduga juga ada indikasi kerugian negara, yaitu pada kegiatan Docking Kapal di Pelabuhan Perikanan di Labuan dengan nilai anggaran Rp. 1.258.117.000,-
Kamal berharap, agar pihak-pihak berkepentingan, agar tidak semena-mena menyalahgunakan uang negara.
Hingga berita ini di tayangkan, belum ada jawaban dari pihak DKP, terkait pertanyaan sejumlah media.
Reporter DDN/APIH
