Kota Serang, Kabarexpose.com –pemerintah Daerah Kota Serang telah menganggarkan kucuran Dana untuk pembangunan jasa kontruksi melalui Dinas PUPR kota Serang, dengan Metode Non Tender atau pengadan Langsung yang dilaksanakan Penyedia Jasa/ kontraktor. selama ini dalam pelaksaan Diduga kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR kota Serang dan Konsultan Pengas di Item Pengadaan Barang Jasanya. Selasa, (11/04/2023)
Dari hasil penelusuran dari beberapa lokasi proyek Pengadaan Langsung Non Tender, yang melaksanakan diduga bukan perusahaannya langsung, melainkan adanya Dugaan Pemodal Proyek yang mengerjakannya dan pemilik Perusahaan Diduga tidak mengerjakannya.
Maka dari itu masyarakat harus benar benar aktip untuk mengawasi pekerjaan Non Tender tersebut, Karena memakai uang pajak yang kita sektor kan tiap tahunya. Dan juga lembaga Sosial Kontrol (LSM) dan Media Cetak & Online yang juga sebagai sosial kontrol, yang tertuang dalam PP RI No. 68 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (3) Tentang tata pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Guna terwujudnya CLEAN GUVERNANCE. Bukanya untuk mem Back Up jalanya proyek pemerintah yang mana belakang ini adanya Back Up oleh Oknum yang mengatasnamakan. LSM dan Media di kegiatan Pengadaan Langsung Non Tender di Dinas PUPR kota Serang Dan sudah bukan rahasia lagi pem Back Up tersebut.
Dan nyatanya diduga dalam pengadaan barang jasa seperti Semen dengan Merk Rajawali, Batu yang dilaksanakan penyedia jasa Non Tender dengan harga murah dan dalam pengerjaan nya pun kurang maksimal dengan adanya pem Back Up tersebut.
Dari hasil monitorin media dan LSM, Terlihat dalam pelaksanaanya Diduga tidak sesua Spec yang sudah rencankan pada Gambar pelaksanya yang Dampaknya kualitas rendah dan tidak bertahan lama pada bangunan tersebut.
Febriyansah SH. Ketua perwakilan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMAK) Perwakilan Banten, Mengatakan ini harus dipertegas oleh Lembaga Instansi Pemerintah daerah Kota Serang yaitu Inspektorat kota serang dalam kewenangan -nya. Dan harus teliti dengan Detail dari Hasil pemeriksaaan Laporan pekerjaan dari Dinas PUPR kota Serang, yang selama ini Diduga kurangnya Pengawasan yang disillnyalir adanya Subkontraktuil perorangan dengan harga dibawah 60 % dan memiliki kegiatan Non Tender pengadaan langsung lebih dari 4/5 sampai 6 kegiatan pekerjaan tersebut, Bukan rahasia umum lagi hasil monitoring pekerjaan Non Tender Pengadaan Langsung Jasa Kontruksi dalam pengerjaan nya di Back Up sama Oknum LSM dan Media di lapangannya, Dan diduga bisa saja nanti dalam laporan Admintrasi hasil progres pekerjaan tersebut di borongkan ke orang lain dan tidak dikerjakan sama perusahaan atau CV.ylang sebagai pelaksananya. Inilah tugas PR Inspektorat jangan Sampai hasil peneriksaan nya dan di laporkan ke BPK RI Perwakilan Banten tidak sesuai data akurat sebenarnya. Dan kami Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMAK) Sudah mengambil dokumen gambar kegiatan Pengadaan Langsung Non Tender dari satuan kerja Dinas PUPR kota Serang tahun 2023 yang sudah selesai dan dalam pelaksanaan ke Badan Pemeriksa keuangan RI Perwakilan Banten . Yang mana kegaitan Non Tender dari Dinas PUPR kota Serang Diduga adanya pekerjaan tersebut syarat dengan kecurangan dalam pelaksanaanya, mengurangi kubikasi dan blanja dengan barang jasa yang murah.
Dan kami minta kepada Ketua DPR D Kota serang dan Walikota Serang agar serius dan aktip turu ke lapangan kegiata kegiata di satuan OPD OPDnya yang mana tidak tegas dalam menjalankan tugas pungsinya sebagai kepala Dinas yang nantinya adanya tindakan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Kontruksi nya. (Ungkapnya).
Dan kami tim media konfirmasi ke Kepala Dinas PUPR Kota Serang adanya kegiatan non tender Pengadaan Langsung mengatakan” Pelaksana yang Di Tunjuk” imbuhnya ( Min/Red )
