Reportase : Dade Ariyadi / H. Masdi Suhendi.
Serang | KABAR EXPOSE.com —
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Serang menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur partai melalui rekrutmen dan konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai pada Januari lalu yang mewajibkan adanya rekrutmen calon-calon ketua pengurus anak cabang (PAC).
Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan memanggil seluruh ketua DPC beserta struktur KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
Dalam pelaksanaannya, DPC PDIP Kabupaten Serang menggelar Musyawarah anak Cabang (Musancab) dan Musyawarah Anak Ranting (Musran) untuk membentuk kepengurusan baru. Setiap PAC kini berjumlah 11 orang, sementara pengurus ranting terdiri dari 7 orang.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Serang, H. Mansuri, menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar perombakan total, melainkan bentuk penyegaran organisasi.
“Bagi pengurus yang masih aktif tetap dipertahankan, sementara yang tidak aktif dilakukan pergantian. Hal ini penting agar konsolidasi partai tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, stabilitas struktur menjadi kunci dalam menghadapi agenda politik ke depan. PDI Perjuangan Kabupaten Serang menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD dari 5 kursi menjadi 10 kursi pada pemilu mendatang.
Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh pengurus PAC dari 29 kecamatan, dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 70–80 persen. Selain itu, turut hadir pula perwakilan pengurus ranting dari 326 desa di Kabupaten Serang.
Konsolidasi ini juga merupakan tindak lanjut dari Rakernas PDI Perjuangan yang sebelumnya digelar di Jakarta.
Menunggu Regulasi Pemilu
Di sisi lain, partai masih menunggu kepastian regulasi terkait pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan nasional dan pemilihan lokal.
Dalam putusan tersebut, pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD RI dipisahkan dari pemilihan kepala daerah dan DPRD. Pelaksanaan pemilihan lokal direncanakan berlangsung pada 2031, meskipun masih terdapat kemungkinan perubahan menjadi 2029.
Meski demikian, PDI Perjuangan menyatakan tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2029 dengan strategi yang matang. Fokus Perjuangan di DPRD.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menegaskan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat dilakukan melalui fungsi legislatif, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Aspirasi masyarakat dihimpun melalui kegiatan reses, temu warga, dan dialog dengan tokoh masyarakat. Selanjutnya, aspirasi tersebut diperjuangkan dalam pembahasan anggaran, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Terkait isu pendidikan dan kesehatan, partai mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan, seperti pendidikan gratis dan program BPJS.
Namun demikian, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Sikap terhadap Program Nasional
Menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, PDI Perjuangan menyatakan dukungan selama program tersebut berpihak kepada rakyat.
Namun, partai juga memberikan catatan kritis terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut.
“Selama program pro-rakyat tentu kita dukung, tetapi tetap kita kritisi terutama dari sisi anggaran,” jelasnya.
Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai penyeimbang dengan tetap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus memberikan kritik konstruktif.
