Labuan Bajo | KABAR EXPOSE.com —
Sempat viral di media sosial wisatawan ditagih bayar Rp 16 juta setelah beli makan di warung.
Peristiwa ini terjadi di di tempat Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NNT),vpada Minggu (26/10/2025) malam.
Terkait peristiwa ini, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi memberi peringatan kepada para pedagang.
Ia mewanti-wanti para pelaku UMKM di kawasan Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo supaya transparan terkait harga menu makanan kepada wisatawan.
Hal ini disampaikan Edistasius karena menu makanan di Kampung Ujung Labuan Bajo dinilai terlalu mahal.
“Jangan sampai karena ulah sekelompok UMKM, citra pariwisata Manggarai Barat jadi rusak,” tegas Edistasius dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Senin (12/1/2026) pagi.
Ia pun meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pelaku usaha, khususnya di kawasan Kuliner Kampung Ujung.
“Saya perintahkan untuk mengevaluasi seluruh pelaku UMKM di Kampung Ujung. Pelaku UMKM yang hanya memperburuk citra pariwisata, tutup,” ujar dia.
Sering Tak Tulis Harga di Menu
Peringatan itu disampaikan setelah banyak wisatan yang mengeluh karena harga makanan dan minuman di Kuliner Kampung Ujung telalu mahal.
Sementara di awal pemesanan, mereka tidak diperlihatkan menu harga.
Selain soal harga, ia juga menyoroti prihal kebersihan di lokasi kuliner Kampung Ujung. Para pelaku UMKM di Kampung Ujung dinilai tidak bisa menjaga kebersihan.
Fakta itu akan menjadi salah satu hal yang memperburuk citra Labuan Bajo sebagai kota pariwisata.
“Kita selalu mengurus masalah yang sama dari tahun ke tahun,” katanya.
Ia pun mendesak jajarannya untuk menindak pelaku UMKM yang tidak mau mematuhi aturan.
“Kadis Nakertrans, kalau masih ada UMKM yang tidak bisa diatur, tidak mau tunjukkan menu harga, tidak mau patuh untuk jaga kebersihan, tutup!” tegasnya.
Sebelumnya, sebuah insiden terjadi di tempat Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo.
Seorang pedagang dituduh mematok harga makanan terlalu tinggi terhadap rombongan agen travel.
Kejadian itu berlangsung pada Minggu (26/10/2025) malam.
Ketua Umum Asosiasi Agent Travel Indonesia (Astindo), Pauline Suharno mengungkapkan kekecewaannya dalam kasus itu.
Saat itu, rombongan berjumlah sekitar 20 sampai 30 orang menikmati hidangan di tempat kuliner tersebut.
Belakangan, mereka terkejut saat menerima tagihan total mencapai Rp.16 juta, sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.
“Rp.16 juta berikut PPN, akhirnya karena kami minta dihitung ulang, diturunkan sampai Rp.11 juta. Itu kan preseden yang kurang baik,” kata Pauline kepada wartawan di Labuan Bajo, Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia juga menyoroti nota tagihan yang ditulis tangan, yang menimbulkan keraguan.
“Ditulis tangan seperti itu kan kami nggak tahu PPN-nya lari ke mana.” ujar dia.
Pada Kamis (30/10/2025) malam, pedagang berinisial Y, yang menjadi tertuduh dalam insiden ini angkat bicara.
Y dengan tegas membantah informasi yang beredar di media sosial dan media massa.
“Apa yang disampaikan itu tidak benar. Faktanya tidak seperti itu,” ujar Y.
Seorang pedagang dituduh mematok harga makanan terlalu tinggi terhadap rombongan agen travel.
Kejadian itu berlangsung pada Minggu (26/10/2025) malam.
Menurut dia, kejadian itu dimulai ketika ada seorang pria mendatangi tempatnya dan memesan makanan untuk 18 orang sekitar pukul 18.00 WITA.
“Saat itu dia buka HP dan pesan ikan, kepiting, dan udang. Lalu saya tanya, mau pesan ikan apa pak? Apakah ikan ekspor atau lokal. Soalnya beda harga.”
“Begitu juga kepiting, mau yang di baskom atau akuarium. Setelah itu dia minta untuk difoto, katanya untuk dikirimkan ke rombongan yang mau makan,” beber Y.
Tak lama kemudian, pria itu memilih ikan ekspor dan kepiting dari akuarium. Y memberi tahu harga kepiting akuarium Rp 350 ribu per kilogram karena ukurannya lebih besar, ikan ekspor Rp 300 ribu per kilogram (dibeli dari pengepul Rp225-250 ribu), dan lobster Rp 700 ribu per kilogram.
“Dia bilang tidak apa-apa, ambil yang di akuarium, begitu juga ikan pilih ikan ekspor. Lalu saya ambil sesuai pesanannya dan masak,” kata dia.
Saat Y memasak, rombongan tiba dan menambah pesanan karena jumlah orang bertambah menjadi 26.
Tambahannya meliputi lima ekor kepiting, lima ekor lobster, tiga ekor cumi besar, kerang darah, udang asam manis, ikan bakar, ikan kuah asam, dan sayur.
Tak lama, ada pesanan tambahan lagi, dan jumlah pun bertambah.
Ketika Y menunjukkan rekap total, rombongan kaget dan komplain.
“Ada bapak-bapak juga komplain, katanya kamu itu sembarang saja kasih harga. Saya jelaskan ke mereka, bahwa sebelum pesanan ini kami kerjakan, kami sudah informasikan harga terlebih dahulu.”
“Kami sudah timbang dan beritahukan harganya kepada yang pesan,” jelas Y.
Mereka protes harga ikan Rp 300 ribu, tapi Y menjelaskan itu ikan ekspor. Kebetulan, ada nelayan yang datang menagih, dan Y meminta tamu bertanya langsung. Nelayan membenarkan harga sesuai pengepul untuk ekspor.
Salah satu anggota rombongan marah ke nelayan: “Kau ini, banyak ikan di laut ini kau tinggal ambil saja, gratis. Kenapa jual mahal-mahal?” tiru Y.
Beberapa orang mengancam akan membuat viralkan kejadian itu. “Tapi saya bilang silahkan, karena saya punya bukti semuanya, ada CCTV saat pesan ikan, kami ambil ikan di mana.”
“Rincian notanya juga masih ada. Saat rombongan itu komplain, orang yang pesan pertama itu ada di situ, tetapi dia hanya diam,” ujar Y.
Y mengungkap total pesanan Rp15,8 juta termasuk PPN 10 persen, tapi mereka minta diskon sehingga bayar Rp14,3 juta.
“Tidak benar kalau mereka hanya bayar Rp 11 juta, dan itu katanya setelah mereka protes dan hitung ulang. Seolah-olah saya berbohong.”
“Bayar kurang dari Rp 15,8 juta itu karena mereka minta diskon, bukan karena salah hitung,” kata dia sambil menunjukkan bukti transfer dua kali.
Terkait nota manual, Y menjelaskan semua pedagang di Kampung Ujung wajib bayar pajak. “Mereka pertanyakan kenapa tidak pakai mesin, hanya manual. Kami pun pernah mempertanyakan itu kepada Dispenda saat melakukan pertemuan.”
“Dinas terkait mengatakan, mereka sementara berusaha untuk pengadaan mesin. Bukan kami yang tidak mau.”
“Kami tidak mengada-ada, silahkan cek sendiri di Dispenda apakah kami bayar pajak atau tidak,” ungkap dia.
Soal keterlambatan pelayanan, Y menekankan bahwa makanan bukan siap saji. “Apalagi yang datang 26 orang dan berapa kali pesan tambahan,” imbuh dia. (Hrz/Red).
