Pemimpin Redaksi : Hairizaman.
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Jaring Nalar Indonesia (JALAR), sebuah komunitas aktivis mahasiswa, kembali menggelar diskusi publik yang kali ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Diskusi tersebut mengungkap berbagai persoalan serius dalam sektor pendidikan di Kota Serang, seperti praktik komersialisasi pendidikan dan minimnya sarana prasarana di sekolah.
Acara yang berlangsung di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) itu, menghadirkan Ziddan Alfariz, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro, dan Yasser Alkamil, Ketua Himpunan Pendidikan Bahasa Indonesia, sebagai pemantik diskusi. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak elemen mahasiswa yang turut mengutarakan berbagai permasalahan pendidikan yang mereka temui di lapangan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang masih bersifat wajib di beberapa sekolah. Kendati praktik tersebut bertentangan dengan Perda No.6 Tahun 2018. Para pemantik diskusi menilai praktik ini sebagai bentuk komersialisasi pendidikan yang seharusnya dihapuskan.
“Jika memungkinkan, perpustakaan seharusnya menjadi syarat utama akreditasi sekolah. Namun, kita juga harus mencegah pendataan fiktif terkait sarana prasarana,” ujar Ziddan Alfariz. pada Kamis (6/2/2025).
Minimnya sarana prasarana seperti perpustakaan juga menjadi perhatian. Perpustakaan, yang seharusnya menjadi pusat belajar mandiri bagi siswa, masih jarang ditemukan di sekolah-sekolah di Kota Serang. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan konsep Merdeka Belajar yang diusung pemerintah.
Pengalaman serupa disampaikan oleh Yasser Alkamil yang melakukan pengabdian masyarakat di salah satu SMP di Kota Serang. Ia menemukan guru yang seharusnya sudah pensiun. Akan tetapi, terpaksa menunda pensiunnya karena kekurangan tenaga pengajar.
“Padahal, jumlah tenaga pendidik sebenarnya cukup, tetapi distribusinya tidak merata,” jelas Yasser.
Tak hanya itu, salah satu peserta Program Kampus Mengajar berbagi pengalaman dari sebuah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dimana satu kelas diisi oleh 60 hingga 70 siswa. Bahkan, ada siswa kelas 6 SD yang belum bisa membaca. Kondisi serupa terjadi di daerah Kecamatan Curug. Dimana pada tahun 2025, masih ada sekolah yang menggunakan papan tulis kapur serta fasilitas belajar yang minim dan jauh dari kata layak.
“Sangat ironis, Kota Serang yang merupakan etalase Provinsi Banten masih memiliki banyak sekolah dengan kondisi seperti ini,” kata salah satu peserta diskusi.
Sebagai tindak lanjut, Jaring Nalar Indonesia berencana mengadakan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Serang. Mereka akan menyampaikan hasil temuan dan data dari diskusi publik tersebut dengan harapan pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan konkret di sektor pendidikan.
