Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Dalam wawancara dengan wartawan, pada Senin (23/12/2024), Hj. Ade Yuliasih, SH, M.Kn, Anggota DPD RI/MPR RI, menyampaikan pandangannya mengenai peran dan harapan terhadap Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Banten dalam menangani permasalahan sosial di daerah ini.
Hj. Ade menekankan pentingnya memberikan layanan yang penuh perhatian dan rasa sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, LKKS harus menjadi ujung tombak dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu. “LKS ini mengurusi orang-orang yang harus kita bantu, dan walaupun bersifat independen, tetap harus ada dukungan hibah dari pemerintah provinsi Banten,” ujarnya.
Sebagai lembaga non-pemerintah yang mandiri, LKKS menurut Ade harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun prosesnya memerlukan tahapan panjang.
“Mudah – mudahan dengan sinergi ini, masyarakat Banten bisa lebih bahagia, sejahtera, dan damai,” tambahnya.
Hj. Ade juga memberikan pesan khusus kepada pengurus LKKS Provinsi Banten untuk benar-benar memahami fungsi dan tugas pokok organisasi tersebut. “Orang-orang di LKKS harus ikhlas memberikan waktunya, tenaganya, dan pikirannya. Kalau ada materi, tentu lebih baik,” katanya.
Ia mengungkapkan, harapannya agar LKKS Provinsi Banten dapat terus berkembang di bawah kepemimpinan KH. Mahmudi. “Saya ingin memberikan semangat agar LKKS bisa memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan masyarakat Banten yang lebih sejahtera dan damai,” tuturnya.
Dalam wawancara tersebut, Hj. Ade juga menyarankan agar LKKS dapat lebih berkoordinasi dengan organisasi lain, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Banten memiliki banyak perusahaan yang bisa bersinergi dengan LKKS untuk memberikan bantuan sosial,” jelasnya. Ia berharap Forum CSR Provinsi Banten segera dibentuk, sehingga dapat menampung dana CSR yang akan disalurkan ke program-program sosial yang bermanfaat.
Menurut Hj. Ade, agar program-program sosial yang dilaksanakan LKKS dapat berjalan dengan sukses, penting untuk memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. “Pengurus LKKS harus merancang program yang terdaftar dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota. Masyarakat miskin harus memiliki program yang jelas agar dapat memperoleh bantuan dari pemerintah atau mitra swasta,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan yang diberikan dalam program sosial harus berbentuk barang, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. “CSR tidak bisa diberikan dalam bentuk uang. Harus berupa barang, sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Dengan harapan besar, Hj. Ade Yuliasih mendorong LKKS Provinsi Banten untuk terus bekerja kompak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat.
