Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Dalam wawancara dengan wartawan, Ketua Koordinator Ahwa Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, H. Chotib Afif Amrullah, membahas berbagai isu penting yang tengah berkembang, termasuk soal rencana pembangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 serta posisi Ahwa dalam peranannya dalam politik global.
AHWA, yang merupakan organisasi perhimpunan ulama dan cendikiawan dunia dari berbagai negara, saat ini juga berfokus pada isu-isu politik global.
“Kami berbicara dalam konteks politik global, terutama terkait Eropa. Namun, dalam konteks Banten, isu yang sedang hangat dan aktual adalah PIK 2,” ujar H. Chotib, pada Sabtu (21/12/2024)
Menyikapi perkembangan terkait PIK 2, H. Chotib menegaskan, AHWA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai status Banten sebagai Daerah Istimewa (DI). “Banten mau menjadi Daerah Istimewa, kita hanya memfasilitasi. Silahkan saja menentukan arah yang diinginkan oleh kawan-kawan Banten. Kami tidak akan mencampuri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, H. Chotib juga menyoroti persoalan yang muncul seiring dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan tersebut. Menurut ia, kawasan yang semula direncanakan untuk PSN, dengan luas hanya sekitar 1.700 hektare, kini telah meluas dan merambah ke area yang lebih luas. Termasuk tanah yang produktif dan dimiliki oleh warga setempat.
“Ada laporan bahwa warga dipaksa untuk menjual tanah mereka. Ini tentu sangat merugikan. Karena tanah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka justru diambil alih untuk proyek yang tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka,” tambah H. Chotib.
Dalam kesempatan itu, H. Chotib juga menyampaikan harapannya kepada pengusaha yang terlibat dalam proyek ini. “Kami tidak melarang pengusaha untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, jangan sampai itu merugikan masyarakat. Banyak warga Banten yang sudah kekurangan dan mereka harus dihadapkan pada manipulasi. Kami berharap agar mereka bisa dibantu dan kehidupan mereka ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, pemerintah harus memastikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kebutuhan masyarakat. “Jika pengusaha ingin meraih keuntungan, itu sah-sah saja, Akan tetapi, pemerintah juga harus memastikan bahwa rakyat tidak terpinggirkan dan sama-sama merasakan manfaat dari pembangunan,” tutup H. Chotib.
