Reportase: Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi: Hairuzaman
TANGERANG | Kabarexpose.com —
Anggota HMI Cakata, Muhamad Iskandar., mengatakan, Proyek Strategis Nasionall (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, menjadi sorotan publik. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan bentrokan antara polisi dan warga yang menentang kehadiran truck tanah untuk proyek tersebut. Warga setempat menganggap keberadaan truck tanah sebagai ancaman terhadap keselamatan mereka, menambah panjang polemik terkait pembangunan PIK 2 yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Maret 2024.
Terkait hal ini, saya merasa perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Demisioner Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Tangerang, M. Agus A Toib, terkait komentar Said Didu, tentang PSN PIK 2, pada Senin (16/12/2024).
Kritik yang dilontarkan Said Didu sebenarnya bertujuan untuk menyoroti berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan proyek ini, terutama terkait dengan masalah pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas. Kritik tersebut bukanlah upaya adu domba, melainkan sebuah bentuk perhatian terhadap pelaksanaan proyek yang harus mengedepankan keadilan dan transparansi, serta tidak merugikan masyarakat. Sebagai mahasiswa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk ikut serta mengawal kebijakan pemerintah agar tidak ada keputusan yang menindas rakyat.
Pernyataan Said Didu juga mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek ini. Dampak negatif dari pembangunan PIK 2, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, masih dirasakan oleh warga sekitar. Berbagai upaya untuk menyampaikan aspirasi telah dilakukan, namun belum menemukan titik temu. Jika suara-suara ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpuasan dan potensi konflik sosial di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk menemukan solusi tersebut.
Saya mengakui bahwa pembangunan PIK 2 memiliki potensi untuk mendatangkan manfaat besar bagi kemajuan daerah. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengabaikan dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung. Manfaat dari proyek ini harus dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh sekelompok orang atau pihak tertentu.
Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan dan memastikan bahwa semua pihak yang terdampak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Saya juga ingin menanggapi pernyataan Saudara Muhammad Agus, yang menyebutkan bahwa kritik yang disampaikan oleh Said Didu tidak mencerminkan sikap HMI Cabang Kabupaten Tangerang. Saya tegaskan bahwa dalam hal ini, pernyataan Agus tidak mewakili posisi HMI Cabang Kabupaten Tangerang. Kritik tersebut seharusnya menjadi bahan diskusi yang membangun, dan HMI sebagai organisasi mahasiswa tetap berkomitmen untuk menjadi penyambung suara masyarakat, bukan berpihak pada kepentingan yang dapat merugikan rakyat.
Sebagai penutup, saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama, berdialog secara konstruktif dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita pastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.
