Jalarta | KABAR EXPOSE.com —
Isu tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dibahas dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pekan lalu. Hal itu disampaikan Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro .
Menurut Siti Zuhro, saat bicara soal sentralisasi dan desentralisasi, dirinya mengaitkan dengan isu Pilkada. “Saya yang mengaitkan, bagaimana dengan Pilkada. Kita harus evaluasi, Pilkada yang dilakukan sejak 2005 itu langsung, gitu saya bilang, 2005 itu langsung sampai 2024 Pilkada serentak,” ujarnya dikutip dari YouTube Trijaya FM, pada Selasa (3/2/2026).
Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro, mengatakan bahwa dampak positif apa yang didapatkan dan dampak negatif apa yang dirasakan dari Pilkada langsung itu harus dievaluasi.
“Kalau bagus lanjut, tapi kalau membuat kita terpuruk, ya nanti dulu, kan gitu. Maka, alasannya bukan semata-mata (Pilkada langsung) mahal, bukan, karena melalui DPRD itu juga pakai uang, masak nggak pakai uang sama sekali,” jelasnya.
Karena itu, kata Wiwiek, soal Pilkada ini harus dijelaskan sebaik mungkin sampai ada transfer knowledge. “Bahwa ini loh kekuatan dari Pilkada langsung, kekurangannya ini, dan dampak-dampaknya seperti ini,” ujar Wiwiek yang mengaku duduk di sebelah kiri Prabowo dalam pertemuan 4 jam tersebut.
Demikian pula kalau Pilkada melalui DPRD yang aturannya ditambah (adendum), harus diberi penjelasan. “Sehingga masyarakat sipil tetap berperan penting di dalamnya,” katanya. (Hrz/Red).
