Reportase : Yuyi Rohmatunisa
KOTA SERANG | Kabarexspose.com —
Wakil Koordinator Lapangan, Nasehudin, menegaskan kembali seruan aksi massa untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dianggap ilegal. Dalam wawancara kepada wartawan, pada Senin (23/12/2024), Nasehudin menyatakan, kekhawatirannya atas adanya perjanjian-perjanjian yang mengatasnamakan PSN, yang dianggap tidak sah dan merugikan negara.
“Kami meminta penjelasan kepada pemerintah, apakah perjanjian ini benar adanya atau tidak. Jika memang benar, kami menuntut agar PIK 2 ditolak dan dibatalkan,” tegasnya.
Nasehudin juga menyoroti peran asing dan kelompok tertentu yang terlibat dalam proyek tersebut, yang dinilai tidak memiliki kepentingan untuk kesejahteraan rakyat Banten. “Jika PIK 2 dikuasai oleh asing dan kelompok yang hanya mementingkan kepentingan mereka, jelas kami menolak. Dari awal sudah banyak kejanggalan dan kami yakin tidak akan ada hasil positif yang bisa didapatkan,” tambahnya.
Aksi massa penolakan terhadap PIK 2, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kami akan terus berjuang demi kedaulatan NKRI. Kami harap pemerintah bisa mendengar dan mengakomodasi aspirasi masyarakat,” pungkas Nasehudin.
