Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaski : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Aliansi Keluarga Mahasiswa Demokrasi, yang terdiri dari mahasiswa UIN dan UPG, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, pada Jum’at, (22/11/2024). Aksi ini bertujuan untuk menuntut kejelasan mengenai dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum ASN dan Pj. Gubernur Banten menjelang Pilkada 2024.
Baehaqi, perwakilan dari aliansi, mengungkapkan, aksi ini dipicu oleh beredarnya spanduk dengan tulisan “Berbeda Suara Tapi Tetap Satu Juga” di sejumlah titik di Banten. Spanduk tersebut dinilai mencurigakan karena mencerminkan ketidaktegasan Gubernur Banten dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat musim Pilkada. “Kami melihat bahwa netralitas Gubernur harus dijaga, karena saat ini ada kecenderungan dari mesin politik yang mencondongkan dukungan kepada satu pihak. Ini sangat mencurigakan dan diduga melanggar aturan pemerintah,” kata Baehaqi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menuntut aparat penegak hukum untuk segera menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam penyebaran spanduk tersebut. “Kami mendesak aparat hukum untuk segera menetapkan tersangka terkait penyebaran spanduk yang mengganggu stabilitas politik dan mencoreng netralitas ASN di Banten,” tambahnya.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah terkait dengan mutasi 47 ASN yang dilakukan menjelang Pilkada 2024. Mahasiswa menilai mutasi tersebut mencurigakan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi mengarah pada praktik nepotisme yang bisa mempengaruhi hasil Pilkada. “Kami khawatir mutasi ASN ini digunakan untuk mengamankan suara politik tertentu. Ini jelas melanggar prinsip integritas dan netralitas yang seharusnya dijaga oleh pemerintah daerah,” ujar Baehaqi.
Aliansi Mahasiswa Demokrasi juga menekankan tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Banten. “Kami tidak ingin Banten terjebak dalam politik nepotisme yang dapat merusak citra provinsi ini di mata masyarakat,” tegas Baehaqi.
Sebagai langkah lanjutan, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Mahasiswa Demokrasi mengharapkan agar PJ Gubernur Banten Al-Muktabar serta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyebaran spanduk dan dugaan praktik nepotisme di tubuh ASN.
Mahasiswa berharap, dengan tekanan ini, masalah netralitas ASN dapat segera diselesaikan untuk memastikan Pilkada 2024 di Banten berjalan dengan adil dan transparan.