Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Kabarexpose.com —
Banten adalah sebuah Provinsi di pulau jawa, Indonesia. Provinsi ini yang dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000, dengan adanya keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, memisahkan diri menjadi Provinsi Banten, secara historis Provinsi Banten dalam masa Kesultanan Banten pernah mengalami pucak kejayaan, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, bukan hanya menjadi pusat penyebaran islam, tetapi juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah skala internasional yaitu di Pelabuhan Banten yang dikenal sebagai pusat perdagangan internasional.
Hal itu ditegaskan Ketua Kumala PW Serang, Irfan Ripai, didampingi Koordinator Lapangan, Galis Munazat, dalam Press Relesnya yang diterima Redaksi, pada Jum’at (25/10/2024). Menurut Irfan, sejak 4 Oktober tahun 2000, saat Banten memisahkan diri dari induknya Jawa Barat, Saat ini Provinsi Banten memiliki 4 Kota serta 4 Kabupaten dengan berbagai macam potensi daerahnya.
“Tentu Banten ketika memisahkan diri dari Jawa barat diharapkan menjadi provinsi yang mandiri dengan pemerintahan sendiri. Akan tetapi, celakanya faktanya Banten selalu mendapat isu-isu yang kurang sedap terutama isu tentang korupsi, kolusi dan nepotisme,” terangnya.
Irfan menuturkan, banyak sekali pejabat-pejabat di Banten yang tersandung kasus-kasus besar dari mulai korupsi yang merajalela sampai dengan isu politik dinasti yang merebak ke seluruh penjuru Indonesia dan Banten banyak dihuni oleh dinasti.
Karena itu, imbuh dia lagi, kami bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada dengan kesadaran penuh akan menyadarkan pemerintah di Provinsi Banten agar tidak korupsi dan selalu memberi contoh yang baik untuk masyarakat Banten. “Kesadaran harus selalu dimiliki oleh pemerintah. Baik tingkat daerah sampai tingkat pusat. Korupsi masih menjadi isu utama dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia,” tandasnya
Irfan menegaskan, pihaknya berkewajiban membantu pemerintah untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan. Apabila pemerintah mulai lalai dalam menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Provinsi Banten yang menyebabkan maraknya tingkat pengangguran, kemiskinan yang disebabkan oleh pejabat yang korup. Sehingga berdampak terganggunya fasilitas yang layak untuk masyarakat, Kami juga minta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk stop praktik pungl yang marak terjadi belakangan ini di Provinsi Banten.d
Dikatakan, dari sektor investasi Provinsi Banten mendapatkan capaian posisi urrutan ke 5 besar nasional. Kemudian ada ribuan perusahaan yang ada di Banten, tapi kenapa masyarakat di Banten hari ini seolah tertinggal. Kemiskinan masih banyak, pengangguran kian melonjak dan Provinsi Banten masih belum merata dalam sektor pembangunan
Selanjutnya permasalahan di sektor lingkungan, lanjutnya, masih adanya limbah industri yang dibuang sembarangan dan juga menduga adanya industri yang tak mengantongi izin Amdal. Dari persoalan di atas kami Aliansi Mahasiswa Primordial Banten menuntut antara lain :
Sidak dan tinjau ulang izin PT. CAA
Wujudkan Banten yang good governance and cleen govermment. Wujudkan demokrasi yang bermartabat di Provinsi Banten Desak Pj. Gubernur dan Kejati Banten untuk merespons dan aduan perkara korupsi di Provinsi Banten.
Desak Kejati Banten untuk penegakan hukum yang tuntas pada perkara korupsi di Banten.
Usut tuntas mega korupsi situ ranca gede
Desak penyidikan tahap ke dua kasus korupsi pondok pesantren di banten pada tahun 2018/2020.
Mendesak pemerintah untuk melakukan upaya strategis dengan industri dalam meningkatkan SDM dan pendidikan diprovinsi banten.
Bentuk Satgas pemberantas pungli baik di perusahan swasta dan wilayah pemerintah
Hentikan praktik Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)
