Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi: Hairuzaman
SERANG — KABAREXPOSE.COM|
Hasrullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Serang saat di wawancarai Wartawan Yuyi Rohmatunisa pada Selasa, 24/09/2024 di Aston Hotel. Ia mengatakan, peluncuran Program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keimigrasian, serta mencegah praktik perdagangan orang. Program ini menjadi langkah strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran agar tidak terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
Desa Binaan Imigrasi merupakan kolaborasi antara pihak imigrasi dan perangkat desa. Perangkat desa akan berperan sebagai perpanjangan tangan imigrasi dalam menyampaikan informasi keimigrasian di tingkat desa. Fokus utama program ini adalah generasi muda berusia 18 tahun, yang rentan menjadi korban iming – iming oknum yang memanfaatkan mereka untuk perdagangan manusia.
Hasrullah menjelaskan, kendati program ini masih dalam tahap pembinaan, kami berencana untuk melanjutkan dengan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian bibit tanaman.” Dia menambahkan bahwa hingga saat ini, respons dari masyarakat dan perangkat desa sangat positif.
Dari segi tantangan, Hasrullah mengungkapkan belum ada masalah signifikan. Namun, penting untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perdagangan orang, terutama di kalangan usia produktif. Dia juga menyebutkan rencana untuk melakukan pelatihan bagi penduduk lokal, bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) serta instansi terkait lainnya.
Desa Binaan Imigrasi pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Tirtayasa dan Padarincang, dengan rencana perluasan ke desa-desa lainnya. Dalam dua tahun keberadaannya, program ini telah berhasil membangkitkan antusiasme masyarakat untuk menyebarkan pesan penting tentang keimigrasian.
Harapan Hasrullah adalah agar masyarakat semakin waspada dan tidak terpengaruh oleh oknum yang berpotensi menjerumuskan mereka dalam praktik perdagangan manusia. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tindakan perdagangan orang dan menolak PMI non – prosedural.
