Reportase : Maswi.

Editor : Hairuzaman

LEBAK – Kabarexpose.com |

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, menyatakan dukungannya terhadap terwujudnya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (BAKOR PKC), H. Herry Djuhaeri, di kediamannya Rangkasbitung pada Minggu, 14 Juli 2024.

Menurut H. Herry Djuhaeri, pihaknya bersama Wakil Ketua BAKOR PKC, Dr. H. Sumawijaya, M.Si, telah diterima dan menyampaikan harapan warga Banten Selaatan kepada Wapres RI, Bapak KH. Ma’ruf Amin, pada Sabtu, 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di kediaman pribadinya di Tanahara, Banten.

Dalam pertemuan tersebut, H. Herry menyampaikan kronologi perjuangan selama 20 tahun masyarakat Banten Selatan yang terdiri dari 10 kecamatan dan 132 desa untuk memisahkan diri dari Kabupaten Lebak dan menjadi daerah otonom tersendiri.

“Selama 20 tahun, masyarakat Banten Selatan terus berjuang dan hingga kini belum berhasil, karena tersandung adanya moratorium. Sementara dari sisi kajian seperti syarat berdirinya daerah otonom baru sudah selesai dan sudah ada di pemerintah pusat,” kata H. Herry.

Banten Selatan berkeinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Lebak karena jarak yang terlalu jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Lebak. Masyarakat di wilayah Kecamatan Cilograng yang berbatasan dengan Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, misalnya, harus menempuh hampir 300 kilometer menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lebak untuk mendapatkan pelayanan.

Selain itu, banyak faktor lain yang memerlukan penanganan lebih intens seperti kemiskinan, kesehatan, dan prasarana perhubungan jalan dan lainnya.
“Jadi perjuangan untuk mewujudkan DOB Cilangkahan itu adalah untuk terwujudnya pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi,” tegasnya.

Menurut H. Herry, Wapres RI, Bapak KH. Ma’ruf Amin, sangat memahami keinginan masyarakat Banten Selatan untuk menjadi DOB Kabupaten Cilangkahan. Namun, sesuai dengan regulasi yang ada, saat ini berlaku moratorium pembentukan daerah otonom baru. Kendati demikian, KH. Ma’ruf Amin tetap mendukung agar keinginan masyarakat Banten Selatan dapat terwujud.

“Meski ada moratorium, Wapres RI Bapak KH. Ma’ruf Amin pada prinsipnya mendukung agar keinginan masyarakat Banten Selatan bisa terwujud. Semoga saja ada solusi terbaik dari pemerintah pusat, sehingga DOB Cilangkahan bisa segera terealisasi,” ujar H. Herry.

Dukungan Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin, merupakan harapan baru bagi masyarakat Banten Selatan. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan, meskipun harus menunggu pencabutan moratorium.

“Jika DOB Cilangkahan dapat terwujud, maka akan menjadi kado emas yang teramat istimewa dari Bapak Jokowi Presiden RI, dan Bapak KH. Ma’ruf Amin, Wapres RI. Semoga segera dapat terwujud, setelah selama 20 tahun berada dalam sebuah penantian panjang” kata H. Herry.

H. Herry juga mengungkapkan bahwa perjuangan masyarakat Banten Selatan tidak akan berhenti di sini. Warga Banten Selatan akan terus berupaya agar impian menjadi DOB Kabupaten Cilangkahan bisa segera terwujud. Langkah-langkah strategis dan persuasif akan terus dilakukan, termasuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dikatakan H. Herry, sesuai dengan hasil rapat akbar yang dilaksanakan di cafe Betete, Malinping, pada 29 Juni 2024 lalu, sekitar 5.000 orang warga Banten Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan 132 desa akan melakukan aksi damai ke Istana Negara dan DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium.

Sementara itu, Ridwan Comrade, koordinator aksi damai, bersama pengurus Bakor PKC pada hari Jumat, 12 Juli 2024, sudah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana aksi tersebut ke Mabes Polri dengan tembusan ke Polda Metro Jaya, Kantor Presiden dan Wapres, Kemendagri, DPR RI, Polda Banten, dan Polres Lebak.

Editor : Hairuzaman.

Semarang – Kabarexpose.com |

Agus Handoko (46), warga Desa Wonorejo, Kabupaten Semarang menjadi salah seorang penerima Sertipikat Tanah Elektronik pada penyerahan sertipikat yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Sabtu (13/07/2024).

Ia mengaku tidak memiliki kekhawatiran meski sertipikat tanahnya tidak berupa buku seperti yang ia ketahui sebelumnya. Menurutnya, meski hanya berwujud satu lembar, Sertipikat Tanah Elektronik tetap diyakini keamanannya.

“Sertipikat elektronik lebih simpel dan tetap aman, karena sertipikat elektronik jadi tidak takut sobek atau kotor,” ujar Agus Handoko yang baru saja menerima Sertipikat Tanah Elektronik untuk tanah tempat usaha mebel miliknya dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depannya, sertipikat yang ia diterima bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan nilai yang lebih tinggi. “Kalau ada sertipikat, harga tanahnya makin mahal apalagi ini di pinggir jalan, ada akses mobil. Bisa dikembangkan usaha, buat ‘ayem-ayem’ istilahnya, mantap kalau sudah bersertipikat diakui oleh negara,” tuturnya.

Penerima sertipikat lainnya, seorang Ibu Rumah Tangga bernama Lutfi Handayani (34) merasakan hal yang sama saat diberi informasi bahwa sertipikat yang diterima tidak lagi berbentuk buku. Meski demikian, ia tetap antusias karena sejak tahun 1990 rumah yang dibangun oleh orang tuanya akhirnya bersertipikat.

“Saya kaget karena tahunya sertipikat buku yang hijau, ternyata dikasih satu lembar. Tapi saya tidak takut, tidak ragu dan percaya dengan BPN. Saya rasa aman saja karena sertipikatnya untuk disimpan. Sekarang ‘ayem’, lega, sudah hak milik, dulu belum ada tanda buktinya,” ungkap Lutfi Handayani.

Adapun pada kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan 100 Sertipikat Tanah Elektronik di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Menteri AHY menyapa dan berdialog dengan masyarakat sembari menyerahkan sertipikat tanahnya secara _door to door_ untuk memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan baik dan mengimbau masyarakat agar menjaga sertipikat tanahnya.

Editor : Hairuzaman.

Semarang – Kabarexpose.com |

Penyertipikatan tanah masyarakat terus dipercepat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah berjalan di penjuru Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan hadir langsung di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang untuk menyerahkan 100 Sertipikat Tanah Elektronik pada Sabtu (13/07/2024).

“Dengan program PTSL ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa mencetak sekarang Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, dan kami yakinkan bahwa pengurusan ini bebas biaya,” ujar Menteri AHY sembari menyerahkan sertipikat setelah melewati perjalanan berliku selama satu jam ke Desa Wonorejo.

Menteri AHY menyerahkan sertipikat secara _door to door_ untuk menyapa dan berdialog dengan masyarakat. Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ternyata program PTSL di daerah ini juga berjalan baik. Ia pun kemudian mengimbau agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dengan baik.

“Saya menitip pesan, mari kita jaga bersama sertipikat ini. Saya tahu ada yang sudah tinggal dari tahun 80-an, 90-an, sudah puluhan tahun tapi tidak punya sertipikat, itu berbahaya bisa diserobot orang. Jangan sampai diserobot ya Pak, Bu. Dengan sudah punya sertipikat, Bapak/Ibu sekalian sudah punya aset, harus dijaga baik-baik. Jangan sembarangan pinjamkan sertipikat ke orang yang tidak berwenang,” ujar Menteri AHY kepada masyarakat yang berkumpul di halaman rumahnya.

Menteri AHY lebih lanjut memaparkan bahwa Kabupaten Semarang telah mendaftarkan tanah sejumlah 731.578 bidang atau 89,7% dari target.

Program PTSL yang dijalankan telah menghasilkan pertambahan nilai tambah ekonomi atau _Economic Value Added_ sejumlah Rp1,58 triliun yang bersumber dari Hak Tanggungan (HT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Mudah-mudahan semakin bergulir, semakin baik untuk negara, untuk pemerintah, dan juga kembali lagi untuk rakyat,” tutur Menteri AHY.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN saat ini memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Secara nasional, per Juli 2024 ini lebih dari 135.000 Sertipikat Tanah Elektronik telah beredar dan akan terus diakselerasi ke depan.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya hari ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Turut hadir, Wakil Bupati Semarang; perwakilan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Semarang, serta Forkopimda setempat.