Reportase : Babay Suiah.
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
Cikegon | KABAR EXPOSE.com —
Pemasangan U-ditch proyek rekonstruksi pembetonan jalan raya barak batas Kota lingkungan Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Banten, disorot publik. Pasalnya, U-ditch pecah dipasang dalam kegiatan drainase jalan.
Dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kegiatan renkonstruksi di jalan Barak batas kota seharusnya transparan hasil temuan di lapangan bahwa U-ditch pecah dipasang.
Ketua Ormas Pemuda Pancasila Ranting Tegal Bunder, Sairi, menyoroti pembetonan jalan Barak batas kota tersebut tidak sesuai spesifikasi. Karena U-ditch pecah dipasang pada saat pemasangan untuk drainase. Pembetonan tersebut publik mempertanyakan transparansi dan profesionalisne dari pelaksana dan konsultan.
Salah satu pekerja mengatakan saat dikonfirmasi bahwa U-ditch tersebut keadaan pecah dipasang tidak apa-apa. Karena nanti ditutup. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan bahwa perusahaan tersebut bermasalah.
Menurut Sairi, kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp.2,4 Miliar lebih itu dilaksanakan oleh CV. Rindang Cakrawala sebagai pelaksana menggunakan anggaran APBD perubahan Tahun 2025. Akan tetapi tidak tercantum di papan informasi publik. Termasuk siapa perusahan konsultan.
Sairi menegaskan, dalam kegiatan pembetonan jalan Barak batas kota tersebut U-ditch pecah dipasang apakah awalnya tidak dikontrol dulu. Apakah layak atau tidak yang namanya pecah harus diganti, Karena ini sama saja merugikan masyarakat dan negara apabila kegiatan tersebut asal jadi. Swhingga kekuatannya tidak akan lama.
Sairi menjelaskan, pihak DPUPR Bina Marga harus tegas dan sering melakykab pengawasan. Jangan di belakang meja saja melihatnya. Kita membangun jalan sangat bagus untuk kenyamanan akses jalan masyarakat. Tapu untuk apa ujung-ujungnya rusak kembali tidak ada ketahanan.
Ia juga menyoroti saat awal pelaksanaan tender kepada pihak pelaksana harus profesional dalam pengerjaan tersebut. Jangan asal-asalan.kalau sampai terjadi dan merugikan anggaran daerah tersebut diblacklist saja perusahaannya dan jangan dilibatkan lagi dalam kegiatan APBD.
Erik pelaksana kegiatan saat dikonfirmasi mengatakan, nanti akan saya suruh ganti.
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga saat dikonfirmasi lewat WhatsApp belum memberikan keterangan kegiatan tersebut hingga berita ini disitat.
