Reportase : Edi Junaedi.
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman.
JAKARTA | Kabarexpose.com —
Saat ini kedaulatan negara kian terancam, dan kesenjangan serta ketidakadilan semakin menganga. Pernyataan ini ditegaskan oleh dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, selaku Ketua Umum APKLI-P, Presiden KAI, dan Ketua Umum KERIS, di Jakarta, pada Senin (27/1/2025).
Menurut ia, pemandangan memilukan semakin sering kita temui. Adik-adik, anak-anak dan saudara-saudara kita berada di jalanan, meminta-minta, mengamen atau menjadi pemulung demi mengisi perut keluarga. Puluhan juta rakyat kita terperosok dalam keadaan tanpa cita-cita, hanya menjadi buruh kasar maupun buruh produksi.
Situasi ini juga dirasakan oleh pelaku ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebanyak 4,1 juta warung kelontong di seluruh Indonesia tidak hanya tertekan oleh keberadaan ritel modern. Akan tetapi juga dihimpit oleh infiltrasi pemilik modal besar yang membuka toko-toko di rumah atau ruko dengan pelayanan istimewa.
Hal ini mengancam warisan budaya ekonomi bangsa, yakni warung kelontong. Keadaan serupa dialami oleh 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional yang omzetnya anjlok hingga 60-70%. Selain tergerus oleh ekonomi digital yang belum memiliki payung hukum yang jelas, mereka juga terdampak oleh kebijakan PP 7/2021 dari UU Cipta Kerja yang memberikan ruang kepada pemodal besar untuk memasuki sektor UMKM.
Alai Mahsun, menyatakan, tekanan ini juga dialami oleh sektor kuliner rakyat, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, transportasi, home industri, dan berbagai sektor ekonomi rakyat lainnya. Kesenjangan dan ketidakadilan di negeri ini kian menganga. Bahkan, isu kedaulatan negara mulai terusik, seperti dalam kasus kepemilikan lahan laut (SHGB dan SHM laut).
“Persoalan ini bukan hanya soal kesejahteraan nelayan, tetapi telah mengancam keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, rakyat bertanya-tanya: kepada siapa mereka harus mengadu? Kepada siapa nasib dan masa depan bangsa ini dipertaruhkan?,” tandasnya
Jawabannya adalah kepada Presiden RI ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto. Sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan bangsa ini, meski tantangan semakin berat di tengah dinamika global.
“Kami minta kepada Presiden Prabowo untuk segera memberikan solusi terbaik bagi puluhan juta rakyat Indonesia yang semakin terjepit. Solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pembiayaan pendidikan generasi penerus, serta menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat,” beber Ali Mahsun.
Ia berharap, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Berikan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor, pelaku kongkalikong, serta pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
“Cegah kebocoran sumber daya alam yang sejatinya menjadi hak rakyat untuk hidup sejahtera. Tegakkan keadilan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Harapan besar rakyat ditumpukan pada Presiden Prabowo,” terangnya.
Ali Mahsun percaya Presiden Prabowo mampu mencegah bencana demografi, meminimalisir pengangguran dan kemiskinan, serta memastikan tidak terjadi kelaparan massal yang dapat mengancam eksistensi NKRI.
“Kami juga yakin Presiden Prabowo mampu mewujudkan swasembada pangan dan energi, serta mensukseskan bonus demografi 2030 dan transformasi Indonesia,” tegasnya
